Dayah mana janji manismu...? Masyarakat Acheh menanti kiprahmu.

 ’Politik ethis’ yang dilancarkan oleh Ratu Belanda tahun 1901, telah merangsang semangat golongan Pribumi (inlander) dan Timur Asing untuk mendirikan organisasi keagamaan, politik, kepemudaan dan Mahasiswa di Pulau Jawa khususnya. Sementara itu, implikasi ’politik ethis’ terhadap Acheh ialah, memberi jaminan terhadap eksistensi agama dan adat-istiadat. Oleh itu, para Ulama yang tidak terjun ke kancah peperangan bersenjata, melapor diri kepada militer Belanda bahwa, setibanya di kampung masing-masing akan merenovasi dan membangun Rangkang/Dayah kembali, sekalipun 'ditentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi dan pengawasan yang ketat sekali. (Dada Meuraksa: 1990).  Maka sejak tahun 1904, Rangkang-rangkang dan Dayah-dayah yang telah hancur semasa perang, dibangun semula disamping membangun dayah-dayah yang baru, seperti Dayah Kreungkalé, Tengku Syech Abdul Wahab membangun Dayah Tanoh Abè; Haji Abbas dan Haji Ja'far membangun Dayah Lambirah. Di Acheh Barat, keturunan Tengku Muhammad Yusuf membangun Dayah Rumpet; keturunan Tengku Thjik Muhammad Amin Tiro membangun Dayah Blang, Dayah Lampoh Raya, Dayah Tiro, Dayah Cot Pliëng dan Dayah Cot Jurong (Ali Hasjmy: 1997). Tengku Abdussalam membangun Dayah Lamnyong; Tengku Haji Umar membangun Dayah Lham U, Tengku Syech Marhaban membangun Dayah Lambhuk, sementara Ulama-ulama lainnya membangun Dayah Ulèë Susu, Dayah Indrapuri, Dayah Lam Seunong; Tengku Fakinah membangun Dayah Lamkrak (Dayah Lamdiran); Tengku Chik Eumpê Triëng membangun Dayah Rangkang Kanyang; Tengku Chik Ulèë U membangun Dayah Ulèë ü. Tengku Chik Rundéng membangun Dayah Rundêngo; Tengku Muhammad Arsyad membangun Dayah Ië Leubeue; Tengku Yusuf membangun Dayah Meunasah Raya dan di Teupin Raya dibangun pula Dayah Teupin Raya. (Ibid, Dada Meuraksa, 1990). Dibangun Madrasah Khairiyah oleh Tuanku Raja Keumala tahun 1915, setelah menyerah kepada Belanda pada tahun 1903.

 

Selain dari Ulama tadi, terdapat juga petinggi negara yang telah menyerah, seperti Teuku Panglima Polim Muhammad Daud dan Tuanku Raja Keumala, yang awalnya hendak meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda, tetapi dengan perhitungan tertentu pada tahun 1903, memutar haluan kepada perjuangan politik, dengan alasan untuk memimpin persatuan umat dan keteguhan semangat demi bergerak kembali menghancurkan kolonial Belanda, jika saat yang tepat sudah tiba. (Dada Meuraksa: 1990). Untuk itu, mereka merekrut sederetan Ulama, seperti Tengku Hasan Kruengkalé, Tgk. Syech Ibrahim Lambhuk, Tgk. H. Abas Lambirah, Tgk. Ba Jafar Lamjabat, Tgk. Syech Saman Siron, Tgk. H. Hasballah Indrapuri, Tgk. B. Abdullah Lam U, Tgk. Usman Lampaloh, Tgk. Bintang Reukieh, Tgk. Syech Mhd. Lam Lhom, Tengku Abdussalam Meuraksa, Tgk. Paki Lamkrak, Tengku Teupin Kaya, Tgk. Abdul Jalil Awé Geutah, Tgk. Muhammad Saleh Pulo Kiton, Tgk. Daud Beureuéh, Tgk. Umar Tiro dan disokong oleh para ulama besar di seluruh Acheh sebulat suara; walau pun pemerintah Belanda tetap mengawal gerak langkah mereka, sambil mengawasi para jama’ah haji dari Acheh ke Mekkah, karena khawatir akan menyebarkan idea Pan-islamisme dari Arab, yang berlawanan dengan kepentingan politik kolonial Belanda di Acheh. (Ibid, Dada Meuraksa: 1990)

 

Sehubungan dengan politik perang baru di Acheh, maka fungsi Dayah-dayah, selain sebagai pusat pengajian Islam, juga digunakan sebagai markas untuk membina kader pejuang kemerdekaan yang didasarkan kepada ajaran Islam untuk mendapat keredhaan Allah menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Dengan perkataan lain, merubah formula politik pendidikan Islam berkarakter Acheh, yang tujuannya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan kolonial Belanda di Acheh.’ (Ibid, Dada Meuraksa, 1990.) Untuk itu, Dayah di Tiro, yang memakai ’model totalitas tradisional memakai pendekatan rahmatan lil’alamin, berjiwa patriotik dalam melawan penjajahan maupun mendukung gerakan-gerakan yang menentang terhadap pemerintah yang zalim, menitik beratkan kepada transfer ilmu pengetahuan umum maupun agama dipakai sebagai basis. Dayah ini tidak memiliki nilai tawar pihak mana pun. (Mukhlisuddin Ilyas: 2012). Sementara  Dayah Muda Wali di Acheh Selatan, dinilai lebih modern dan cenderung sekuler, karena muatan sylabusnya bertumpu kepada pencapaian aspek intelektual, tanpa mementingkan keadaan lingkungan masyarakat sekitar. (Ibid, Mukhlisuddin Ilyas: 2012). Kedua-dua model Dayah Dayah Tradisional dan Dayah Modern, ternyata bukan saja terperangkap kedalam jaring politik dan sistem pendidikan kolonial, akan tetapi juga tidak mampu menjadi perisai mempertahankan diri identitas pendidikan tradisional Acheh. Akibatnya, nasionalisme Acheh yang mencakup: institusi ke-Sultanan, harga diri, identitas politik, ekonomi, konstitusi (Meukuta Alam), mata uang, bendera, sistem dan struktur pemerintahan, lambang, Stempel runtuh berkecai. Di atas puing-puing reruntuhan inilah, kemudian berdiri tegak nasionalisme Indonesia dan negara Indonesia. Disinilah rakyat Acheh mengibarkan bendera Merah Putih pada tahun 1945. ’Habib Muda Seunagan memutuskan untuk mengibarkan bendera (Merah Putih) di Seunagan…. siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi (Sehat Ihsan Shadiqin, Mukhlisuddin Ilyas, Ardiansyah: 2015). Artinya, pada phase ini, selain Acheh tidak lagi mempunyai pempimpin nasional, juga dianggap sebagai ’phase terakhir keberadaan Dayah gerakan di Acheh pada abad ke-20, sekaligus berakhirnya peran Dayah gerakan dalam dinamika pergolakan dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. (Mukhlisuddin Ilyas: 2017)

Sebetulnya, saat putera Acheh, seperti Teuku Njak Arif,  Tengku Muhd. Daud Beureuéh, Tengku Abdul Wahab Seulimum, Tengku Hasan Krueng Kalé, Dr. Mohammad Majoedin, Abdullah Husén, Teuku Muhammad Ali Panglima Polém dan Teuku Ahmad Juenéb sudah tahu pasti tentang keabsahan berita kemerdekaan RI, sungguh bijak sekiranya putera-putera Acheh (Ulama, anggota kerabat Sultan Acheh, Ulèëbalang, aktivis Dayah) bermusyawarah untuk membentuk sebuah komite ad-hok, sekaligus mengambil keputusan bahwa penyerahan kuasa sivil dan militer dari junta militer Jepang, hanya diserah kepada komite ini, bukan kepada pihak luar; karena perjuangan Acheh menentang kolonialisme merupakan sebuah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Acheh; bukan sebuah perjuangan mendirikan negara lain. Lagi pula ‚Acheh memiliki rumah masa lampau yang dianggap masih begitu dekat dengan sejarahnya. (Prof. Dr. Salim Said, 2017). Artinya, Acheh mempunyai hak legal (legal Status) untuk menentukan nasib masa depannya. Namun, peluang yang berharga ini tidak dimanfaatkan sebagaaimana mestinya. Jepang justeru menyerahkan jaminan keamanan di Acheh kepada kuasa asing yang bermarkas di Singapura, sementara kuasa sivil Acheh diserah kepada Teuku Muhammad Ali Panglima Polim (wakil pemerintah RI di Acheh) atas perintah dari Teuku Njak Arief (Residen Acheh).

 

Tatkala situasi Acheh seperti ini, para Ulama dan aktivis Dayah, yang sejak tahun 1911-an telah mengkader pejuang bersenjata dan diplomatik, saatnya bersaksi di depan cermin sejarah untuk mengambil alih kuasa dari Jepang. Namun Ulama & aktivis Dayah ini penakut (tjeuek), disebabkan mengalami krisis identitas, merasa rendah diri (inferiority complex), kehilangan ruh melawan penjajah Belanda dan secara perlahan-lahan nasionalisme Acheh pun tersungkur dan terkapar. Dipercayai, antara faktor penyebab keterbelakangan berfikir Ulama dan aktivis Dayah dalam konteks politik ke-Acheh-an priode (1942-1945), berpunca dari muatan sylabus pendidikan Dayah yang hanya tertumpu kepada bidang munakahat, jenayah, waris, muamalah saja; sebaiknya mengenyampingkan aspek siasah dan korelasinya dengan pergolakan yang berlaku dalam peradaban Islam, seperti kajian tentang faktor-faktor kejayaan dan keruntuhan kekahfihan Bani Umayyah (661-750), Bani Abbasyiah (750-1517), kemunculan Bani Umayyah jilid ke-dua (756-1031) yang kemudian juga runtuh; kejayaan dan keruntuhan kekhalifahan Oesmaniyah Turki (1299-1924); yang kemudian giliran kolonial Barat muncul sebagai kekuatan baru mengambil alih, setelah mengalahkan kekuatan Islam melalui perang Salib yang dipicu oleh sentimen keagamaan dan politik perluasan wilayah di kurun masa abad ke-11 sampai 13. Seiring dengannya; dunia Islam –terutama di Zazirah Arab, Afrika dan Asia– jatuh berguguran satu demi satu. Pada hal, kader Dayah semestinya menjadi kekuatan penggerak perubahan (agent of change) moral, kehidupan sosial kemasyaratan dan juru bicara kebenaran agama dan politik. Tegasnya, sylabus Dayah di Acheh (priode: 1911-an sampai 1945), tidak mengkaji tentang arti pentingnya hubbul wathan (cintai tanah air) Acheh dan faktor-faktor yang mengantar Acheh menjadi sebuah negara masyhur pada abad ke16-18), yang kemudian dihimpit oleh dua kekuatan –kekuatan asing dan dalam negeri Acheh sendiri– hingga tersungkur di separuh abad ke-20.

 

Dalam rentang masa transisi, kekalutan politik, perasan jiwa tidak stabil dan tidak percaya diri inilah, menjelma putera-putera Acheh opportunis, dengan gerak cepat merebut peluang dan menyeret Acheh kedalam kancah politik baru Indonesia yang sedang bergelut di Batavia. Terbukti bahwa, permainan politik menjelang dan fasca kemerdekaan Indonesia, dikuasai dan DIDOMINASI oleh putera-putera Acheh berhaluan nasionalis. Diakui bahwa terdapat PUSA, Ulama independen dan aktivis Dayah yang pada era itu sudahpun menyandang gelar `Tengku Thjik’, dianggap masih peka dan memberi perhatian terhadap situasi politik yang berlaku di Acheh; akan tetapi keberadaan mereka seumpama ‘bayi tabung’ (generasi Acheh) yang kehilangan kontak emosional lahir-bathin dengan Induknya (negara Acheh). Perasaan nasionalisme Acheh tiba-tiba tidak lagi bergetar di dada mereka, sembari mensucikan diri dalam kolam kesunyian dan kepedihan! Nasib masa depan Acheh akhirnya, ditentukan oleh segelintir putera Acheh berhaluan nasionalis yang sebelumnya telah terpengaruh dengan politik kolonial Hindia Belanda, Jepang, ajaran demokrasi dan nasionalisme yang diperkenalkan oleh politisi inlander dari luar Acheh. Kalangan Ulama & aktivis Dayah, selain tidak mampu mengimbangi pertarungan ideologi dan politik kontemporer melawan kelompok nasionalis (1942-1945), juga terpaksa membiarkan dan menyaksikan mereka mempertontonkan goyang tarian ’nasionalisme Indonesia’ yang lincah, sekaligus mendominasi rumusan arah tujuan politik masa depan Acheh untuk dimasukkan kedalam wilayah RI. Kalangan nasionalis Acheh inilah yang telah berjasa menghancurkan nasionalisme Acheh berkeping-keping dan di atas puing-puing reruntuhan itu, dibangun jasad baru, yaitu INDONESIA yang  sesungguhnya bukanlah impian dan aspirasi dari bangsa Acheh pada ketika itu. Lantas, fungsi Dayah yang dijanjikan, selain sebagai pusat pengajian Islam, juga sebagai pusat pembinaan kader pejuang kemerdekaan yang didasarkan kepada ajaran Islam.., tokh hasilnya nihil. Lelah menunggu janji manismu!

 

------------------------------

 

[1]. Ibnu Abdil Barr dalam Al-Intiqa´u fi Fadha ´ilits Tsalatsatil A´immatil Fuqaha´i, hal. 145.

[2]. Ibnu Abdil Barr di dalam Al-Jami´.

[3]. Tarikhu Damsyiq karya Ibnu Asakir.

[4]. Ibnu Abi Hatim, halaman 93-94.

[5]. Ibnul Abdil Barr di dalam Al-Jami`.

[6]. Ibnul Jauzi, halaman 182.

[7]. Al-Fulani dan Ibnul Qayyim dalam “Al-I´lam”.

[8]. Al-Sha´ab newspaper, Mesir (6 Juli 1959.

[9]. Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra, hlm 274. Dr Muhammad Rawwas Qal´ahji. PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 1999.

[10] The  The Blackwell Companion QUR’AN, edited by Andrew Rippin, 2009.

[11]. Bimo Satrio Widarto, “Lailatur Qadr dan Fenomena Waktu.” Republika, 5/11/2005.

[12]. The Economist, 1 Februari 2007.

[13].  God Is Back, John Micklethwait and Adrian Wooldridge, New York 2009, hlm 5.

[14].  Ecco Homo, in Kafmann. Basic writing of Nietzsche.

[15]. Samuel Zwemer’s. Islam: A challenger to faith, 1908.

 

BAB IV

 

MENGENALI WAJAH POLITIK KONTEMPORER DI ACHEH

 

1.      SURAT POLITIK YANG TERCECER.  [1]

 

Sehubungan dengan surat politik yang dikirim oleh 9 Senator Amerika Serikat kepada Tengku Abdullah Syafie pada 17 Mei 2001, maka saya atas nama Ketua Biro Penerangan ASNLF Denmark memberi komentar sbb: Ini merupakan suatu kehormatan kepada Acheh, karena telah sudi memberi pandangan guna mencari penyelesaian konflik Acheh secara komprehensif. Sayangnya, surat tersebut sarat dengan hal-hal yang kontroversial. Misalnya sokongan saudara: “we supports the territorial integrity of Indonesia.” Diakui bahwa, ini merupakan hak berbicara di alam demokrasi; namun, keberpihakan ini menunjukkan sikap tidak arif. Semestinya saudara meneladani Ulysses S. Grant, Presiden, Amerika Serikat, yang bersikap “neutral” dalam menengahi perang antara Acheh–Belanda tahun 1873. Presiden Grant telah mengirim surat kepada Congress yang menyebut: “Official information is being received from the Dutch Government of state of war between the King of Netherlands and the Sultan of Acheh. The officers of the US who near the seat of the war were instructed to observe impartial neutrality” [2] Sokongan ini hanya akan memperkeruh keadaan dan nampak betapa dangkalnya pengetahuan sejarah saudara tentang Acheh. Status Acheh dalam wilayah teritorial integritas Indonesia merupakan agenda politik kedua belah phak yang sedang diluruskan. Belanda menyerahkan kedaulatan Acheh kepada RIS pada 27 Desember 1949, dimana Republik Indonesia (RI) merupakan salah negara/state dalam tubuh RIS itu sendiri. Saat itu, Belanda secara de jure dan de facto tidak lagi berada dan menguasai Acheh. Dalam sejarah Indonesia jelas ditulis bahwa Acheh tidak pernah menjadi salah satu dari 16 negara bagian RIS.

 

Konflik Acheh, mesti ditelusuri akar konfliknya dan mesti diselesaikan melalui prosedure decolonisasi, referendum atau lewat perundingan, seperti saudara katakan: “we feel strongly that dialogue is the only way to end the conflict and hope that both sides will continue to search for ways to restart negotiations.” Keberpihakan kepada penguasa, sudah menjadi tabiat di kalangan politisi. Contohnya: sikap loyalist-loyalist Acheh yang berkata: “Acheh tidak akan mungkin bisa lepas dari pangkuan Negara Kesatuan RI. Setelah kemerdekaan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, Indonesia yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ditulis di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sabang itu adanya di Acheh. Itu tidak bisa diubah oleh siapa pun." [3] Streotype politisi seperti ini, mengingatkan kita kepada sejarah, tatkala Amerika masih merupakan bagian daripada wilayah integritas Inggeris (13 Provinsi) yang pusat pemerintahannya di London. Waktu itu, sokongan terhadap integritas wilayah Inggeris ke atas Amerika disuarakan oleh Senator Philadelphia, Trenton, New York, Saratoga, Albany, Maryland, Savannah, Charleston dan Cornwallis yang dikenal sebagai state yang paling loyal kepada British. Dalam Sidang Kongres menjelang kemerdekaan Amerika mereka berkata: ”Britain and America were ’one country”. ”The Americans are the sons, not the bastards of England” [4]

Slogan-slogan loyal kepada mother country (British) tersebut sempat membimbangkan penanda tangan naskah proklamasi kemerdekaan Amerika, namun begitu, mereka tetap menuntut Amerika merdeka. Saudara juga menyebut: “we believe that the use of arms to solve Acheh’s problem is unacceptable.” Ini sikap ambivalen –pada satu sisi menyokong wilayah integritas Indonesia, di pihak lain tidak menerima penggunaan senjata dalam penyelesaian Acheh– hal ini dipakai oleh Indonesia untuk mempertahankan Acheh sebagai salah satu wilayah NKRI dengan kekuatan senjata. Diperkirakan 80.000 personil sudah berada di Acheh untuk menentang perlawanan GAM. Keberadaan TNI mengkhawatirkan, sehingga rakyat Acheh terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa lebih aman. Pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik Acheh = pendekatan yang dipakai Inggeris ketika mempertahankan Amerika sebagai wilayah integritas Inggeris. Oleh sebab itu, saat muncul konflik vertikal tahun 1774, penguasa memecat Lord Dartmouth, Sekretaris Kolonial, digantikan oleh Lord George Germain dan memecat Gubernur New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, South Carolina,  karena dinilai tidak loyal.

 

Lord George Germain kemudian merekrut tentara dari Irlandia, Gibraltar dan Minorca dan disusupkan juga penjahat dari penjara-penjara Inggeris, ditambah 19.000 serdadu asal German dua pertiga diantaranya dari daerah Hessian untuk dikerahkan ke kota-kota di bagian Utara Amerika yang bermasalah. Pasukan gabungan inilah yang melakukan pembunuhan dan pembakaran sesuka hati. Haslinya? Lebih dari 3000 orang hilang, 500 terbunuh, 4.500 mati dalam perang dan sakit. Pendekatan militer yang diterapkan Germain untuk menyesaikan konflik di Amerika pada akhirnya gagal, sebab taktik ini, dalam sejarahnya pernah dipraktekkan oleh Tsaritsa Catherina, yang mengerahkan 20.000 serdadu dan penjahat ke kawasan bermasalah, ternyata gagal. Ketika suhu politik semakin memuncak, Kongres tetap ngotot supaya Amerika merdeka. Untuk itu pada tahun 1775, George III menawarkan pencabutan ketentuan pajak yang memberatkan, hanya saja Amerika mesti menghormati supermasi hukum dan Parlemen. Tawaran ini hanyalah trik politik, sebab bersamaan dengan penawaran itu, Letnan Jenderal Thomas Gage diperintah menyiapkan pasukan infantri dari beberapa regimen untuk menguasai kawasan-kawasan rawan. Banyak orang tidak percaya bahwa perang akan meletus antara Inggeris-Amerika, sebab masih banyak yang berpikir bahwa “Britain and America were ‘one country’” dan the “Americans are the sons, not the bastards of England.”  Tetapi pertumpahan darah tetap tidak dapat dielakkan. Idé kemerdekaan dan kebebasan tidak bisa dikekang, walaupun Inggeris pada masa itu memiliki kekuatan tentara dan milisi terlatih yang ditempatkan di merata tempat di Amerika.

 

Demikian juga di Acheh. Sejak tahun 1976 telah berlangsung perlawanan dan di celah-celah itu berupaya mencari penyelesaian konflik Acheh secara damai yang disuarakan dalam Rapat Umum SIRA 11 Nopember tahun 1998, dimana 2 juta rakyat menuntut dilaksanakan referendum di Acheh. Di saat perlawanan ini semakin memuncak, penguasa Indonesia menawarkan Undang-undang Nanggroê Acheh Darussalam. UU No. 18/2001 ini menyebut: 70% dari hasil bumi Acheh diperuntukkan kepada Acheh, selebihnya disetor ke pusat yang berlaku dalam rentang masa selama 5 tahun. Sesudah itu: 50% disetor kepada pusat dan 50% dinikmati oleh rakyat Acheh. Semua ini hanyalah trik politik untuk meredam perlawanan GAM (Acheh), sebab dalam realitasnya tidak pernah dilaksanakan.

Acheh muak dengan permainan politik dan sistem sentralisasi ekonomi, karena dinilai sebagai bentuk lain dari pembayaran pajak. Tantangan terhadap beban pajak, telah disuarakan oleh FPDRA salah satu komponen masyarakat sipil Acheh agar bangsa Acheh tidak lagi membayar segala jenis pungutan dan pajak kepada pusat. Perlawanan ini telah dijawab oleh penguasa militer Indonesia dengan menangkap, menahan, mengadili dan menghukum Kausar (Ketua FPDRA) selama 8 bulan penjara. Saudara tidak perlu terkejut, sebab rakyat Amerika sendiri mempunyai pengalaman pahit suatu masa dahulu, terutama di Amerika bagian Utara telah menantang ketentuan sentralisasi ekonomi dan ketentuan pajak Stamp Act yang mengenakan levy terhadap semua dokumen yang dikeluarkan oleh Lord Grenville rezim London tahun 1765.

 

Setelah perlawanan bergejolak, barulah Parlemen British memperdebatkan soal ”Stamp Act”. William Pitt, salah seorang anggota Parlemen berkata: Amerika secara hukum, moral dan politik mesti tunduk kepada kehendak penguasa pusat di London. Namun, rakyat Amerika bagian Utara nekat menghidupkan preceden tahun 1754, yang menyetujui embargo terhadap semua barang import Inggeris. Keberanian menantang ini telah menimbulkan konflik vertikal antara rakyat Amerika dan Inggeris. George III, tetap berpendirian supaya “Stamp Act” diberlakukan, bakhan Gubernur Patterson di Prince Edward Island mengipasi dari belakang. Katanya: “sikap yang ditunjukkan penduduk di Amerika bagian Utara sebagai kekanak-kanakan.” Berikutnya, “The Tea Act tahun 1773” juga ditantang keras, sebab monopoli Inggeris dirasakan semakin mencekik. Sikap Inggeris semakin kurang ajar dan sudah waktunya orang menghitung: berapa banyak orang Amerika yang masih setia kepada George III, bourgeois berselubung pemerintah.

 

Rakyat Amerika sudah muak dengan prilaku Inggeris, yang mengeruk kekayaan Amerika tanpa ampun: barang barang eksport dari New York dan Hudson’s Bay Company Canada mencapai £250.000 pertahun, dari Pennsylvania mencapai £40.000 pertahun (M.G Lawson, passin), sampai kepada jeritan orang India dan Albany yang diperlakukan tidak manusiawi. [5] Di Acheh juga demikian berlaku, misalnya: “sejak tahun 1978 sampai sekarang, sudah 3.700 pengapalan LNG dari Atjeh. Tiap hari diproduksikan dari perut bumi Acheh sebanyak 38.800 m3 LNG dan 25.200 barrel Condensat, kalikan 4 US dollar/m3 untuk LNG dan 15 US dollar untuk condensat per barrel, berarti setiap hari ada pemasukan 155.200 dollar (1.241.600.000,- rupiah) dari LNG dan 378,000 US dollar (3.024.000.000,- rupiah) dari condensat. Kalikan sebulan 25 hari saja dan potong biaya ini itu, sisanya berapa yang masuk ke rakyat Acheh. Boleh dikatakan NOL Besar alias nihil. Makanya di Acheh sampai hari ini masjid kampus saja sudah terbengkalai selama lima belas tahun. Itulah kenyataan.” [6]. Ditambah lagi dengan operasi PT. AAF; PT. PIM; PT. PIM II; PT. Kraf Acheh; PT. Aromatik dan  PT. SAI; yang hanya menguntungkan penguasa. Hingga jeritan demi jeritan menggema:

“Negeriku adalah sebuah puisi yang gundah,

dikhianati masa lalu dan semua masa depan.

Negeriku adalah nyanyian yang gamang.

Mencari kata-kata diantara kebisuan kemanusiaan.

Namaku Agam namaku Inong.

 Bagai anjing kami diburu.

Karena sejarah yang kehilangan arah.

Karena tangan kami lemah.

Kami lari ke gunung dimangsa binatang.

Kami lari ke kota dimangsa kebinatangan.

Aku ingin mengembara di negeri-negeri asing.

Mencari nama dan alamat rumah kami yang hilang.

Terbakar diantara sejarah yang sungsang“  [7]

Dan ada yang menyahut:

„Tatapi! Tatapi! Jangan tutup matamu Jangan pula cucurkan air mata;

tatap kenyataan! Kitapun dewasa jadi manusia utuh perkasa;

benar robék kalbu ketika ibu kita

Perempuan dan gadis-gadis kampung;

Hari ini jadi ikan, jadi daging segar

Dilalap harimau lapar bernama perkosaan

Apalagi di medan perang tak bisa kita bilang!” [8]

Selanjutnya:

„Minyak dan gas Achehtambah ganja;

Campur baur di sini dengan mesiu;

Merebutnya perang menyalaPenduduk jadi arang“

”merah langit dibakar fajar riuh Acheh hingga ke bandar

anak kita abang berhenti belajar

sekolah-sekolah hangus dibakar ganja dan peluru berbalut madu

Acheh penuh serdadu penduduk jadi mata dadu

Riuh hutan bukan riuh angin, abang

Sungai dibelah kapal perang

Sampai ke tangga ajal datang

Di kampung tersimpan rahasia perang

Hidup masih tiram di laut berdua dahulu kita pungut

Acheh ditikam terus berlanjut

Indonesia kita ditombak maut“  [9]

Klimaksnya, rakyat Amerika memandang perlu kesetaraan kedudukan antara British–Amerika. Begitulah penilaian James Wright, Gubernur Georgia tahun 1775. Pergeseran pemikiran dari perasaan kebangsaan British kepada perasaan kebangsaan Amerika terus berkobar dari kalangan rakyat jelata sampai kepada anggota Kongres. Rezim George III bukan hanya menolak, bahkan mengancam dengan pendekatan militer, jika hasrat merdeka diteruskan. Mengapa Amerika dilarang merdeka oleh Inggeris? “Inggeris tokh sudah cukup bangga dengan nama negeri dinamai dengan karateristik British, seperti: New York, Carolina, Rye, Gravesend, Bedford, dll,” tulis Benjamin Franklin dalam London Chronicle 1770. Di Acheh, bukan saja terjadi pergeseran pemikiran dari perasaan kebangsaan Indonesia kepada rasa kebangsaan Acheh, bahkan lebih dari itu, kantor-kantor yang melayani penduduk kosong melompong selama dua tahun (1999 – 200), bendera merah putih turun dan berkibar bendera Acheh, kecuali: di gedung-gedung pemerintah. Disini terdapat kesamaan pengalaman sejarah antara Amerika–Acheh. Jadi, Amerika mesti memahami tuntutan bangsa Acheh.

Akan halnya dengan pernyataan saudara: „”… GAM actions may prolong the violence, rather than resolve the conflict. One example is the attack led by Sofyan Daud at the end of March as part of a ”defensive strategy” againts the soldiers stationed around the Exxon-Mobil plant.” Sebenarnya, dengan meletus perang antara TNI-TNA, maka tidak ada sejengkal pun tanah Acheh yang tidak menjadi lapangan perang, tidak terkecuali kawasan Exxon-Mobil yang terang-terangan dipakai sebagai markas pertahanan TNI. Exxon-Mobil bahkan diketahui telah memasok dana operasi kepada TNI. “Kontras Acheh memperkirakan tahun lalu perusahaan ini mengeluarkan dana pengamanan projek sekitar 500.000 dollar AS perbulan, atau setiap harinya 16.000 dollar. Sumber lain menyebut angka tersebut belum termasuk transportasi petinggi militer yang hilir mudik Jakarta-Medan-Lhok Seumawé, berikut penginapan dan keperluan lain yang menjadi tanggungjawab perusahaan ini” [10]  ExxonMobil terlibat dalam pelanggaran HAM di Acheh. Itu sebabnya The International Labor Rights Fund yang bertindak sebagai pengacara dari 11 keluarga korban asal Acheh Utara telah menggugat ExxonMobil yang dinilai “terlibat dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Acheh, yang membantu operasi militer, pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan pemerkosaan yang dialamai keluarga 11 penduduk desa Acheh Utara. Kejahatan tersebut dilakukan oleh aparat militer Indonesia yang menjaga keamanan perusahaan ExxonMobil. Gugatan ini juga menyebut bahwa, ExxonMobil telah menyiapkan logistik dan barak militer, yang juga dijadikan tempat penyiksaan. Selain itu ExxonMobil juga meminjamkan eskavator bagi kuburan massal korban penyiksaan” [11]

Itulah sebabnya, maka: “Selama aparat TNI dan Brimob Indonesia-Jawa berada disana, AGAM tidak bisa memberi jaminan keamanan pada perusahaan itu”. [12] Artinya, serangan GAM diarahkan semata-mata kepada markas TNI yang berada dalam kawasan ExxonMobil, bukan menyerang pegawai dan meledakannya, sebab sejak ExxonMobil beroperasi di Acheh belum pernah ada gangguan dari pihak GAM. Yang jelas, Indonesia dan penanam modal asing mempunyai kepentingan ekonomi di Acheh, khususnya ExxonMobil. Di sini nampak bahwa kepentingan mereka lebih diutamakan ketimbang penyelesaian konflik Acheh secara menyeluruh. [Dalam konteks ini, sudah menjadi amalan bagi industri migas dimana saja berada, ternyata lebih banyak membawa bala ketimbang berkah bagi empunya negeri. Inilah yang berlaku di Nigeria, Sudan, Angola, dan Congo]

Bicara soal kedudukan ExxonMobil di Acheh, Amerika tentu tidak melupakan kasus ”Ohio Company” Joint venture Perancis-Inggeris suatu masa dahulu. Ketika Perancis dan Inggeris berebut pengaruh untuk menguasai “Ohio Company”; sehingga pada tahun 1749, Perancis memerintahkan Gubernur Quebec Marquis Duquesne bersama Jenderal Lord Abercromby mengawal ”Ohio Company” dengan kekuatan 11 kompi dan siap-siaga di sekitar Fort William Henry dan Ticoderoga, sementara Brigjen John Forbes memimpin 7 kompi di Fort Duquesne. Inggeris menjawab dengan menutup jalur perdagangan menembusi Utara Amerika–New York dan menugaskan Jenderal Amberst dan James Wolfe memimpin 30 kompi menjaga Ohio dan menyerang St. Lawrence dan Quebec. Pada September 1754, Jenderal Edward Braddock, John Cambell, William Pitt, Mayor Jenderal Jeffry Ambest dan Brigjen James Wolfe menyerang dan pada tahun 1755 baru berhasil menguasai kedudukan Perancis di Fort Cumberland, beberapa km saja dari pangkalan Perancis di Fort Duquesne yang dikawal oleh Johan Herman Von Dieskau. Bagaimanapun, kehadiran pasukan milisi dari Virginia dibawah pimpinan George Washington tahun 1754 ke Ohio dan Pelabuhan Necessity, turut meredakan perang Inggeris-Perancis yang berlaga memperebutkan “Ohio Cmpany”. Akhirnya, pada tahun 1762–63 perang ini diselesaikan lewat rundingan antara Inggeris-Perancis, dimana Perancis (yang kalah perang) mesti menyerahkan wilayah jajahannya dan berharap supaya 70.000 pendatang asal Perancis yang berada di Utara Amerika dan seluruh orang India ditampung aspirasi politiknya. Kemudian ”Ohio Company” diamankan oleh pasukan gabungan: 18 Kompi tentara Perancis dan 30 kompi tentara Inggeris.

Dalam kasus “Ohio Company” (Amerika), peperangan terjadi antara pemilik modal, sementara ExxonMobil (Acheh), peperangan meletus antara TNA versus TNI yang menempatkan 30.000 personil untuk mengamankan projek ini. Antara Ohio dan Lhôk Seumawé terdapat mata rantai yang berhubungan, yakni: sama-sama mendapat celaka dan bencana. Kasus “Ohio Company” adalah refleksi daripada ketamakan dan keserakahan kolonial nggeris+Perancis yang mengeruk kekayaan bumi Amerika siang-malam. Hasilnya untuk membangun gedung-gedung pencakar langit di London dan Paris, memperkaya kaum kolonial, sementara rakyat Ohio hidup menderita, kedapatan malapeta dan menjadi korban dari pertarungan dua kuasa. Dan “Masyarakat Acheh yang kuat identitas kedaerahannya, tidak lagi melihat manfaat kehadiran ExxonMobil. Kecuali hanya sekedar memandang dari kejauhan perumahan mewah staf perusahaan ini yang dilengkapi sarana pengobatan, lapangan golf, pertokoan dan bermandikan cahaya sinar lampu pada malam hari. Di bawah gubuk-gubuk yang gelap dan pengap itulah rakyat Acheh mengenang kejayaan masa silam. Mengenang para pejuang yang memilih syahid daripada terhina di bawah perintah kaphé (kafir).” [13]

Saudara juga mengatakan: “We understand that Acheh the are many groups and individuals who claim to be GAM and that actions heve been caried out in the name of GAM that were never endorsed by the GAM leadership.“ Dalam struktur AGAM, hanya satu garis komando –tidak dikenal “Orang Tidak Dikenal” dan kelompok bajingan lain. Taktik kontra inteligen Indonesia-lah yang menciptakan banyak kelompok bersenjata di Acheh seperti: OTK, Milisi, Brimob, Gegana, Polri dan TNI. Sebagai bukti: ”Anggota Brimob mengenakan kaus oblong berlengan panjang warna biru gelap. Di sisi kiri atas dada, terdapat satu logo yang melingkar satu singa dan satu buraq. Sementara itu, di dada tengah oblong itu terdapat dua garis lingkaran putih yang memagari tulisan „Keumando Geurila Atjeh Meurdehka“ dan didalamnya tedapat bendera GAM.“ [14] Taktik seperti ini pernah dipraktekkan TNI di Tim-Tim yang menyamar sebagai pasukan Falinti. Jadi, argumentasi saudara sangat lemah, sebab fakta tidak akurat. Selain itu, saudara juga berkata: ”we would also oppose GAM action that in any way violate human raights. We urge GAM to respect the fundamental rights of all individuals, including non Achehnese in Acheh…” Pernyataan tersebut menyudutkan GAM karena dituduh melakukan pelanggaran HAM. Pada hal fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh KOMHAMNAS yang ikut menggali kuburan massal di Bukit Sentang, Bukit Tengkorak, Kuala Tari, desa Djeumeurang, Tjôt Panglima, Rumoh Geudông, Komplek Laksus Lameuloë (kota Bakti), Kém Ratjông, Kém Tualang Tjôt dan di beberapa lokasi lainnya. Laporan media asing dan KOMNASHAM patut menjadi rujukan dalam menyikapi pelanggaran HAM di Acheh.

Soal penduduk non Acheh yang terkena imbas perang, sejak awal sudah diingatkan oleh Tengku Abdullah Safie, Sofyan Daud (wakil Panglima perang Wil. Pase), Darwis Djinéb (Panglima perang Wil. Batee Iliëk), agar penduduk non Acheh keluar dari Acheh untuk sementara waktu, atas alasan keamanan. Setelah Acheh aman, mereka dapat kembali lagi. Tetapi seruan ini tidak diindahkan. Tragisnya, justeru bangsa Acheh sendiri terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa aman dari amukan TNI. Perlu diketahui, bahwa penduduk non Acheh transmigrasi asal Jawa telah dipakai sebagai ’enclave’ (suatu sistem pertahanan militer dengan membuat kota-kota pertahanan apabila ada serangan dari dalam. Nama Lokasi penempatan transmigrasi pun di-jawa-kan, seperti: Sidodadi, Sidoardjo, Karangredjo, Situbondo. Yang berarti; sama dengan nama-nama state di Amerika yang dibawa dari Inggeris, seperti: New York, Carolina, Rye, Gravesend, Bedford, dll.] Lebih dari itu, transmigran ini telah dilatih sebagai milisi bersenjata. Tempat latihannya: Jagong, Timang Gajah, Blang Mantjong, Blang Jorong dan Angkup, (Acheh Tengah). Milisi inilah yang membakar perkampungan penduduk asli, membunuh dan menculik penduduk setempat yang dianggap pro kemerdekaan, khususnya di Acheh Tengah. Ribuan penduduk Acheh Tengah (Gayo) terpaksa meninggalkan harta-kekayaan, melarikan diri ke luar Acheh Tengah demi menyelamatkan nyawa. Semua harta-benda yang tinggal telah dirampas oleh para milisi bersama TNI, termasuk peristiwa pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah bersama 61 anak didik beliau di Beutông Ateuëh dilakukan oleh TNI dan milisi.

Prilaku biadab transmigran di Acheh ini mengingatkan kita kepada prilaku transmigran asal Scotlandia dan Irlandia Utara seramai 24.000 hingga 85.700 orang ke Pennsylvania dari tahun 1710 - 1930. Dan transmigrasi sebanyak 30.000 asal Inggeris, 55.000 asal Iralndia dan 40.000 asal Scotlandia yang membludak di beberapa state di Amerika dari tahun tahun 1760 - 1775. Mereka sengaja dikirim dan direkrut sebagai pasukan milisi Inggeris untuk menghabisi rakyat Amerika yang menolak kehadiran transmigrasi dan anti British. Milisi inilah yang melakukan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran sesuka hati di Amerika. Tindakan biadab milisi terhenti, setelah potilik penjajahan Inggeris berada di ujung tanduk menolak kebijaksanaan militer Inggeris yang mengandalkan kekerasan, intimidasi dan pembunuhan di Amerika. Selain itu, ”new American’s” transmigran asal Scotlandia, Irlandia Utara dan Inggeris mulai sadar bahwa tindakan mereka hanya untuk kepentingan rezim London yang sama sekali tidak merubah nasib mereka dan akhirnya memutar arah perlawanan politik dan militer kepada Inggeris. Sebetulnya, dilihat dari sudut sociology dan cultural, antara Amerika–Inggeris memiliki persamaan bahasa, warna kulit, sejarah, budaya, falsafah, identitas, adat-istiadat dan resam, namun begitu konflik vertikal tidak dapat dielakkan. Amerika tetap bertekat merdeka dari penjajahan Inggeris. Acheh juga ingin merdeka atas alasan sejarah, perberbedaan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, tidak ada hubungan politik dan budaya; berbeda peradaban, perasaan kebangsaan (nasionalisme), identitas, adat-istiadat dan resam.

Lebih ektreem lagi, di kalangan ”new American’s”, terjadi pergeseran pemikiran dari perasaan kebangsaan Inggeris kepada perasaan kebangsaan Amerika dan berani berteriak mempertanyakan empayer British, resam, adat-istiadat dan identitas masing-masing. Di sini, terdapat perbedaan menyolok antara transmigran asal Scotlandia, Irlandia Utara dan Inggeris di Amerika dengan transmigran dari pulau Jawa. Di Amerika, para transmigran segera sadar dan pada akhirnya berjuang bersama rakyat Amerika untuk memerdekakan Amerika. Sementara di Acheh, transmigran asal Jawa, diciptakan untuk memusuhi dan memerangi bangsa Acheh agar menghentikan perlawanan kepada pemerintah pusat di Jakarta.  Saudara juga mengatakan: ”… and that GAM as an organization adhere to the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Convention as the relate to intern conflict.” GAM sah menggunakan senjata untuk mempertahankan diri berdasarkan ketentuan hukum Internasional –keputusan  Sidang Umum PBB, 12 Oktober 1970, no. 2621-XXV– yang menyebut: “Mengakui hak hukum (legal) dari gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa dijajah, termasuk perjuangan menggunakan senjata untuk mengusir penjajah (baca:Indonesia) dari negerinya sendiri.” Itu sebabnya, walau pun sudah ribuan TNI tewas di Acheh, Indonesia tidak bisa menuntut bahwa tindakan GAM melanggar HAM. Seharusnya senator-senator USA mesti tahu dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Resolusi PBB, 2625-XXV (sub a) yang menyebut: “Kewajiban negara-negara merdeka adalah menghapuskan penjajahan dan melarang menggunakan kekerasan terhadap bangsa-bangsa yang sedang menuntut kemerdekaan.”

Patut pula kami pertanyakan tentang kalimat: “… as the relate to intern conflict”, atau sebaliknya: apakah konflik yang disebabkan oleh sistem Pajak “Stamp- Act” tahun 1765 (berlaku tahun 1766) –yang mengenakan levy terhadap semua dukomen– yang dirasakan mencekik leher orang Amerika, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; … Apakah kemarahan Amerika kepada George III yang ngotot supaya “Stamp Act” tetap berlaku, jika perlu dengan intimidasi, kekerasan dan pembunuhan, sebagaimana dibuktikan dalam ‘tragedi Boston’ tahun 1772 yang mengorbankan ribuan orang sipil mati, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; … Apakah penolakan terhadap George III yang menawarkan pencabutan ketentuan pajak yang selama ini memberatkan, hanya saja Amerika mesti menghormati supermasi hukum dan Parlemen, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; … Apakah upaya rakyat Amerika di bagian Utara menghidupkan preceden 1754, yang menyetujui embargo terhadap semua barang import Inggeris, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; … Apakah perubahan sikap rakyat Amerika yang berkata: ’sudah waktunya orang menghitung berapa banyak orang Amerika yang masih setia kepada George III bourgeois berselubung pemerintah dan Amerika tetap ngotot menuntut merdeka dari penjajahan Inggeris, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; …  Apakah penolakan rakyat Amerika terhadap ketentuan ‘The tea Act tahun 1773, bisa dianggap sebagai intern conflict Inggeris?; … Apakah penentangan rakyat Amerika terhadap kebijaksanaan monopoli perdagangan British yang mematikan ekonomi rakyat dan menyulut terjadinya konflik antara Amerika-Inggeris, disifatkan sebagai intern conflict Inggeris?; … Jawabannya sudah tentu tidak, bukan? Sebab rakyat Amerika memandang bahwa konflik Amerika-Inggeris adalah konflik vertical Amerika. Jika konflik tersebut diartikan konflik intern Inggeris, sudah tentu rakyat dan Kongres Amerika tidak perlu menuntut dan menanda tangani proklamasi kemerdekaan 4 Juni tahun 1776.

Dasar pikiran rakyat Amerika menuntut merdeka sangat berbeda dengan dasar pikiran bangsa Acheh. Acheh adalah suatu negara tertua di dunia, ketika Amerika masih lagi sebagai salah satu wilayah territorial Inggeris, Acheh sudahpun merdeka dan berdaulat sejak tahun 1500-an. Jadi GAM tidak memperjuangkan negara Acheh baru, melainkan menyambung kembali kedudukan Acheh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat –successor state– dan inilah yang sedang diperjuangkan. Jadi, konflik Acheh bukan konflik intern indonesia, melainkan konflik vertikal antara Acheh versus Indonesia. Akhirnya, intervensi untuk menyelesaikan konflik Acheh diperlukan suatu identifikasi masalah, analisis, kebenaran sejarah dan kebenaran moral. Sebab Acheh sepakat dengan pernyataan Alexander Hamilton bahwa: „justice is the end of goverment. It is the end of civil society. It ever has been and ever will be pursued until it will be obtained, or until liberty be lost in the pursuit.”||

Demikian,

Yusra Habib Abdu Gani