-
pelbagai ragam ethnik di Acheh
Darussalam sehingga hidup dalam sebuah negara yang situasi aman, damai dan
harmonis.
-
Memiliki kecakapan melobi dan berdialog dengan
bangsa luar. Dengan begitu Acheh berjaya menjadi salah satu negara yang
tergabung Fakta Pertahanan Dunia Islam (The Big Fife Power of Islamic State)
bersama Turki, Marokko, Isfahan dan Agra pada abad ke-16-17.
-
Para petinggi negara Acheh Darussalam mampu berkomunikasi dalam beberapa
bahasa asing, seperti bahasa Melayu, Arab, Inggeris dan Perancis.
-
Memiliki keberanian menentang setiap format dan kaedah
kolonialisme-imprealisme. Hal ini dibuktikan dengan aksi mengusir penjajah
Portugis, Belanda dan penentangan terhadap hegemoni politik bangsa-bangsa
Eropah dan Amerika yang saling berebut peluang menguasai perekonomian di Selat
Melaka dan Sumatera.
-
Menjadi satau-satunya negara di kawasan dunia Melayu yang memiliki kekuatan militer paling tangguh,
disegani dan ditakuti oleh bangsa luar.
-
Mempunyai sifat melindungi, tidak memusuhi dan tidak pula menzalimi
bangsa-bangsa yang bertetangga dengan Acheh Darussalam. Itu sebabnya ramai
petinggi Acheh Darussalam menjadi panglima perang dan pejabat tinggi sipil di
sebagian besar negeri-negeri Melayu Sumatera.
-
Memiliki kemampuan untuk menguasai atau pun memuaskan wilayah imperium
kesultanan Acheh Darussalam hingga ke Borneo bagian Barat, Jawa bagian Barat,
Tanah Semenanjung Malaysia dan Sumatera., Maksud dan tujuannya untuk
mengeratkan hubungan persaudaraan sesama muslim, memperluas hegemoni politik,
penyebaran atau syiar agama Islam.
-
Acheh Darussalam memiliki khazanah ilmuan dalam pelbagai bidang, sehingga
menjadi pusat kajian tamadun Melayu dan Islam di kawasan dunia Melayu selama
beberapa abad lamanya.
-
Cakap membangun dan menata perekonomian serantau, sehingga mampu membeli
persenjataan dan kapal-kapal perang serta Kapal Induk dari negara luar dengan
harga yang mahal sekalipun untuk mempertahankan kedaulatan kawasan Dunia Melayu
dari serangan negara asing.
-
Terbuka dengan pergaulan masyarakat dunia global, selain menjalin hubungan
persahabatan, perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara Islam, juga
menjalin hubungan diplomatik dengan negara non muslim –bangsa-bangsa eropah,
Amerika Serikat dan China.
-
Memiliki rasa kesetia-kawanan dan
persaudaraan yang amat kental kepada bangsa luar, seperti membantu dana perang
kepada Turki saat berperang melawan Cremia, membeli dua Pesawat Udara kepada
Indonesia untuk melancarkan diplomasi di luar negeri, termasuk memberi dana
pemindahan Kantor Presiden RI dari Jogyakarta ke Jakarta tahun 1949, memberi
ratusan kg. Emas; 38kg. Di antaranya diletakkan di Tugu Monas, Jakarta; memberi
pengakuan kepada Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tahun 1601
M, di saat negara-negara Eropah lain tidak berani berbuat, karena takut kepada
kekuatan Spanyol pada dekade itu. Terakhir memberi pengakuan kepada Palestina
sebagai negara merdeka dan berdaulat pada 27 November 2023, jauh sebelum 143
negara PBB memberi pengakuan kepada Palestian pada 10 Mei 2024, disusul
kemudian oleh Spanyol, Irlandia dan Norwegia.
Sementara FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PUNCA RUNTUHNYA KESULTANAN ACHEH
DARUSSALAM DAN KEGAGALAN PERJUANGAN PENGEMBALIAN HAK KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN
NEGARA ACHEH DARUSSALAM
-
PENGKHIANATAN Pang Tibang, bekas seorang pemain Sirkus berasal dari Tamil
India, pada gilirannya dilantik oleh Sultan Mahmud Syah menjadi Kepala
Duane/Bea-cukai Krueng Acheh, merangkap sebagai juru runding Acheh melawan
Belanda di Perairan Selat Melaka dan Singapura, sebelum berlangsung perang
antara Belanda dan Acheh Darussalam pada April 1873; … memberi maklumat dan
memperlihatkan denah lokasi Istana Sultan Acheh Darussalam dan Masjid
Baiturrahman kepada militer Belanda bagi memudahkan militer Belanda menyerang.
-
PENGKHIANATAN Habib Abdurrahman
Zahir, berasal dari Hazarul Maut, Yaman; saat dia masih berada di Turki,
dilantik oleh Sultan Mahmud Syah menjadi Duta Besar berkuasa penuh Acheh
Darussalam antara tahun 1873-1878. Abdurrahman Zahir dipercayai telah melobi
militer pihak militer Belanda, supaya boleh menduduki jabawan Wali Negara made-in
Belanda menggantikan Sultan Mahmud Syah yang meninggal tahun 1874. Bagaimanapun
usahanya tercium oleh pihak kerabat Sultan dan Petinggi Negara Acheh
Darussalam. Koneksuensinya nafsu politik Abdurrahman Zahir berhasil dikekat.
Apabila niatnya tidak tercapai, dia pun berpaling tadah untuk bergabung dengan
militer Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberangkatkan
Abdurrahman Zahir dengan kapal laut Belanda ke Arab Saudi. Dari Arab Saudi,
atas nama Mangkubumi, dia memberi nasehat atau anak kunci tentang bagaimana
strategi menakluki Acheh. Katanya: „orang Acheh itu gila uang, pangkat dan
jabatan, oleh itu berikan kepadanya; beri gaji secukupnya (tidak berlebihan),
sehingga selamanya mereka merasa ketergantungan kepada pemerintah, puji kinerja
mereka biarpun tidak profesional, tanamkan fitnah di kalangan pegawai.“ Di
atas jasanya, pemerintah Belanda memberi gaji 10.000 Golden per/bulan dan
fasilitas seumur hidup kepadanya selama menetap di Arab Saudi.
-
PENGKHIANATAN oleh beberapa
Ulèëbalang yang tinggal berdekatan dengan Camp Concentratie linie di
Indrapuri, dengan cara menerima uang sogok dari serdadu Belanda (tahanan perang
Acheh) yang terkurung selama 12 tahun (1884-1896) lamanya, supaya tidak
melempari mereka dengan batu dan diberi izin untuk keluar di sekitar Camp.
Sejak itu, tahanan perang ini merasa ada pihak Ulèëbalang yang mau membantu dan
berpihak kepada mereka.
-
PENGKHIANATAN oleh seorang perempuan tukang masak, dengan cara membubuh
racun kedalam makanan yang disenangi Tengku Thjik di Tiro Muhammad Saman hingga
mati pada 31 Januari 1891. Selain itu, kejujuran, kebaikan hati, keikhlasan dan
keagungan moral Tengku Thjik di Tiro Muhammad Saman dimanfaatkan oleh serdadu
Belanda untuk membunuh beliau. Missi militer Belanda ini berhasil!
-
PERKHIANATAN segelintir Ulèëbalang
terhadap negara Acheh Darussalam dengan cara menandatangani Kort Verklaring
(Pernyataan Singkat). Ulèëbalang Langsa
misalnya „menghadapi
tekanan militer Belanda, pada
akhirnya mengakui kedaulatan Hindia
Belanda pada 12
Mei 1877. Setelah melalui perundingan dengan para pemimpin di daerahnya,
maka pada 12 Mei,
dia akhirnya mengakui
kedaulatan Hindia Belanda.
Pada 18 Mei
1877, Teuku Chik
Bentara Blang melakukan
sumpah setia kepada pemerintah
Hindia Belanda. Kemudian dia berikrar lagi pada tahun 1891 yang tertuang dalam
18 pasal Verklaring,
diperpanjang melalui sebuah
Additioneele Verklaring pada 7
Mei 1897 dan
diperbarui melalui Korte
Verklaring pada 23
Januari 1900.“ {baca: Ahmad Muhajir, Langkah Politik Belanda di Acheh Timur: Memahami Sisi
Lain Sejarah Perang Acheh, 1873-1912, Februari 2018} Di antara teks Kort
Verklaring (Pernyataan Singkat) menyebut: „Para Ulèëbalang menyatakan
taat-setia dan tunduk sepenuhnya tanpa syarat kepada Ratu Belanda sebagai
pemimpin tertinggi.“ Selain itu disebut: „Seluruh nanggroë (setingkat
Kecamatan) yang berada di bawah kuasa Ulèëbalang adalah juga wilayah
berdaulat kerajaan Belanda.“ Yang paling biadab dari Kort Verklaring
menyebut: „musuh Belanda (pejuang Acheh) adalah juga musuh Ulèëbalang.“
Na´uazubillahi mindhalik!
-
Tuanku Muhammad Daud Syah (Pemangku Sultan Acheh Darussalam) –pemimpin
nasional Acheh Darussalam– menyerah kepada petinggi militer kolonial Belanda
pada 20 Januari 1903. Walaupun beliau mengaku bahwa, beliau menyerah atas nama
pribadi –bukan dalam kapasitas sebagai Pemangku Sultan Acheh Darussalam–
karena jabatan Sultan sudah pun lebih
awal diserah pada tahun 1903 kepada Ulama dari famili di Tiro, yaitu Tengku
Thjik Lambada (1899 -1904). Keputusan ini telah meruntuhkan semangat perlawanan
bangsa Acheh menentang Belanda, terutama para petinggi negara Acheh Darussalam,
seperti Teuku Panglima Polim, Tuanku Mahmud dan Tuanku Raja Keumala (Anggota
Majlis Tertinggi Negara) yang kemudian mengikuti jejak Tuanku Muhammad Daud
Syah –menyerah kepada militer kolonial
Belanda– pada tahun yang sama (1903), bahkan kemudian ketiga-tiganya (Teuku
Panglima Polim, Tuanku Mahmud dan Tuanku Raja Keumala), nekad mengirim Surat
Ajakan Turun Gunung kepada Tengku Mahyédin ti Tiro, (1907-1910).
-
Paska menyerah Tuanku Muhammad Daud
Syah tahun 1903 dan mati syahid Tengku Ma´at di Tiro tahun 1911, maka Ulama
Dayah dan anggota Majlis negara yang sudah menyerah massal, bermaksud merubah
haluan politik dari perjuangan bersenjata kepada perjuangan politik, bahkan
ikut serta menjalankan roda pemerintahan dan menerima tunjuk ajar dari
pemerintah kolonial Belanda di Acheh. Dayah, yang awalnya disepakati berfungsi
sebagai pusat perjuangan untuk mengusir penjajah –jihad fisabilillah–
berubah menjadi pusat pengajian agama Islam dalam urusan munakahat, muamalah,
jenayah dan waris; tidak lagi mengkaji perkara siasah (politik). Seiring
dengannya Ulama Dayah menyatakan taat-setia kepada kebijakan politik kolonial
Belanda yang berjanji memberi keleluasaan untuk memajukan adat-istiadat,
menunaikan ibadah Haji dan diberi izin membangun Dayah-dayah yang sudah remuk
dan hancur selama konflik (1873-1911). Akibat daripada luputnya perbincangan
tentang siasah, maka saat Belanda angkat kaki dari bumi Acheh Darussalam tahun
1942, kalangan Ulama Dayah + Ulama yang tergabung dalam PUSA dan segelintir
Ulèëbalang, bukannya memproklamirkan kemerdekaan Acheh sebagai sebuah negara
merdeka dan berdaulat. Sebaliknya mengundang Jepang menduduki Acheh
(1942–1945). Para Ulama Dayah tidak tahu menentukan sikap, pendirian politik
dan kepentingan nasional Acheh Darussalam serta keputusan terbaik untuk Acheh
Darussalam; pada hal para Ulama Dayah + PUSA dan Ulèëbalang telah berhasil
membunuh Tegelman (Controleur kolonial Belanda) dan Graaff (kepala
Keretapi Acheh) sebagai simbol penjajahan di Acheh. Yang berlaku: bertukar Tuan
dari Belanda kepada Jepang! Ini sebuah keputusan politik yang paling totol
seingga merugikan kepentingan nasional Acheh Darussalam. Meuteugom bangai,
-
Begitu juga, ketika giliran Jepang
keluar dari bumi Acheh secara tidak hormat pada tahun 1945, Ulama Dayah tidak
memiliki ilmu pengetahuan politik untuk menentukan masa depan politik Acheh
Darussalam. Konsekuensinya, politik Acheh didominasi dan dikuasai sepenuhnya
oleh kalangan Ulèëbalang yang sebelumnya mengecap pendidikan di negeri Belanda,
seperti Mr. Muhammad Hasan, Tuanku Mahmud, Teuku Abdul Hamid, Thahir Thaib dan
Teuku Njak Arif, yang kemudian dilantik dilantik oleh Mr. Hasan (Gubernor
Sumatera) menjadi Residen Acheh pertama. Para Ulama Dayah + Ulama PUSA menjadi
penonton, tidak lebih daripada kambing congèk!
-
Apa Konsekuensi Politiknya? Teuku
Njak Arif kemudian memerintahkan Teuku Panglima Muda Polim menerima penyerahan
kuasa politik dari Jepang yang kalah Perang Dunia ke-II. Sementara ketertiban
dan keamanan, Jepang serahkan kepada tentara Sekutu yang bermarkas di
Singapura. Mengapa Jepang tidak serahkan kepada tokoh-tokoh dan Ulama Acheh
yang mewakili negara Acheh Darussalam? Tokh yang mengundang Jepang masuk ke
Acheh adalah PUSA dan Ulèëbalang. Tidak lama kemudian, kalangan Ulama yang
tergabung dalam PUSA dan segelintir Ulèëbalang berkomplot mengadakan pakatan
jahat membentuk Komitee Nasional Daerah (KND-Acheh) atas arahan dari Mr.
Muhammad Hasan, yang bertujuan menjebloskan negara Acheh Darussalam kedalam
wilayah Indonesia di penghujung tahun 1945.
-
Tuanku Raja Ibrahim –satu-satunya
ahli waris Pemangku Sultan Acheh Darussalam– yang pada masa itu (1942-1945)
masih hidup, berhak untuk menyambung kepemimpinan nasional Acheh Darussalam;
akan tetapi Tuanku Raja Ibrahim tidak memiliki sikap dan pendirian tegas,
bahkan tidak berani (ceuëk) untuk menyambung estafet kepemimpin nasional
Acheh Darussalam masing-masing di tahun 1939, 1942 dan 1945.
-
Bangsa Acheh tidak cerdas memanfaatkan peluang kemerdekaan Acheh Darussalam
pada tahun 1942 & 1945. PUSA justeru menyatakan sumpah setia kepada
kepemimpinan Sukarno yang didaulat sebagai Pemimpin Maha tinggi melalui
MAKLUMAT PUSA, 15 Oktober 1945. Tengku Hasan Kruengkalé, seorang Ulama yang
pernah mengusul kepada Tengku Daud Beureuéh supaya bangsa Acheh menghidupkan
semula institusi Kesultanan Acheh Darussalam, karena tiada guna ikut serta
bergabung kedalam Indonesia yang ditegakkan berdasarkan ideologi nasionalis,
bukan berlandaskan Islam. Tengku Daud Beureuéh menolak mentah-mentah, oleh
sebab sudah termakan propaganda Saukarno. Tengku Hasan Kruengkalé pada waktu
itu tidak memberi perlawanan terhadap keputusan Tengku Daud Beureuéh dan tidak
mengambil inisiatif untuk mengambil alih jabatan Panglima perang dari tangan
Tengku Daud Beureuéh. Ironisnya, Tengku H. Hasan Kruengkalé sendiri, yang
awalnya menentang kepemimpinan Sukarno, akhirnya…. menjadi salah seorang yang
turut serta bersama Tengku Daud Beureuéh, Tengku H. Ja´far Sidik Lamjabat dan
Tengku H. Ahmad Hasbalah Indrapuri menandatangani Maklumat PUSA, 15 Oktober
1945, yang diketahui oleh Teuku Nyak Arif (Residen Acheh) dan Tuanku Mahmud
(Ketua Momitee Nasional di Acheh). Tengku Hasan Kruengkalé bahkan dikenal pasti
merupakan calon anggota DPR RI wakil parti PERTI dari daerah pemilihan Acheh
pada Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Tragis!
-
PENGKHIANATAN oleh tiga anggota Kabinet Acheh Merdeka (Teuku Asnawi Ali,
Thahér Husin dan Amir Ishak) terhadap kepemimpinan Tengku Hasan di Tiro, dengan
cara menyerah kepada penguasa Indonesia tahun 1979. {Baca: buku Dari Rimba
Acheh ke Stockholm, ditulis oleh dr. Husaini Hasan}.
-
PENGKHIANATAN oleh enam tentara Acheh Merdeka yang dididik di camp Tajura
Libya terhadap kepemimpinan Tengku Hasan di Tiro –menyerah kepada rezim
Suharto. Untuk itu kepulangan dari Malaysia ke Acheh, diurus oleh Nur Juli dan dr. Husaini Hasan melalui
Konsulate Indonesia di Pulau Pinang Malaysia tahun 1995/96. Sayang, bukti
dukumen (foto) serah terima ini, yang disimpan di Kantor Acheh Merdeka di
Selayang, Malaysia; digelèdah dan dirampas oleh Polisi Bukit Aman pada tahun
1976.
-
PENGKHIANATAN oleh belasan tentara Acheh Merdeka yang dididik di camp
Tajura Libya, terhadap kepemimpinan Tengku Hasan di Tiro, dengan cara
mendirikan Majlis Permusyawaratan Gerakan Acheh Merdeka (MP-GAM) di Kuala
Lumpur, Malaysia pada tahun 1999. Pembentukan MP-GAM ini turut dibidani oleh
dr. Husaini Hasan dan Zulfahri (Zol Malindo). Sementara MB-GAM Eropah, di bawah
komando Yusuf Daud bersama Syahbudddin Abdurra´uf. Bukti pengkhianatan tersebut
ialah, Dr. Husaini Hasan, Yusuf Daud dan Syabuddin Abdurra´uf dalam kapasitas sebagai aktivis MB-GAM Eropah
–faksi tandingan dalam tubuh GAM– turut
diundang oleh Martin Graffith (Ketua HDC) mewakili GAM untuk berunding
di Geneva pada tahun 2000. Sementara itu, Tengku Hasan di Tiro, Malik Mahmud,
Zaini Abdullah dan Bakhtiar Abdullah, juga diundang mewakili GAM untuk
berunding. Kedua kubu ini bersabung di belakang layar di Geneva untuk berebut
pengaruh: siapakah utusan GAM yang sebetulnya dipandang resmi oleh HDC untuk
diajak berunding melawan juru runding Indonesia. Faksi MB-GAM akhirnya mundur
teratur. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa, faksi MB-GAM nyata-nayata
melancarkan konfrontasi terhadap kepemimpinan Tengku Hasan di Tiro di luar
negeri.
-
PENGKHIANATAN oleh juru runding
Acheh Merdeka –Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Nurdin
Abdurrahman dan Nur Juli– yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sejarah Acheh
yang mencukupi, untuk berunding dengan pemerintah Indonesia, tidak mampu berhujah
dan tidak tahu menentukan sikap dan pendirian yang tegas –atas nama entiti
(wadah) apa– menandatangani Perjanjian Jeda Kemanusiaan tahun 2000, Penghentian
Permusuhan tahun 2002 dan MoU Helsinki 2005? Dikatakan demikian oleh karena,
Acheh Merdeka secara resmi memiliki wadah perjuangan, yaitu AAM NLFAS pada tahun 1976; … STATE OF ACHEH
SUMATERA tahun 1978; … ASNLF tahun 1979; … NEGARA ISLAM ACHEH tahun 1987; …
PEMERINTAH NEGARA ACHEH tahun 2002, … PEMERINTAH NEGARA ACHEH DI PENGASINGAN
tahun 2004. Lantas mengapa juru runding Acheh Merdeka menandatangani Perjanjian
Internasional dengan Indonesia atas nama Piimpinan Gerakan Acheh Merdeka (GAM),
sementara sebutan tersebut diciptakan untuk tujuan proganda rezim Suharto Orde
Baru (1967-1998)? Mengapa tidak menandatangani atas nama Pemerintah Negara
Acheh di Pengasingan? Apa konsekuensi logisnya? Dalam Mukadimah MoU Helsinki
dan poin 1. 1. 5 MoU Helsinki, Juru runding Acheh Merdeka nyata-nyata menjual
negara Acheh Darussalam kepada Indonesia pada 15 Agustus, 2005, yang
kandungannya: selain mengakui kedaulatan Indonesia ke atas Acheh Darussalam,
juga menyatakan tunduk kepada konstitusi UUD-1945 di bawah naungan NKRI.
Disusul kemudian menukar status kewarganegaraan –Malik Mahmud, Zaini Abdullah,
Nurdin Abdurrahman dan Zakaria Saman– menjadi warganegara Indonesia (WNI).
Dengan begitu lucutlah eksistensi subjek Hukum sebagai salah satu pihak yang
berunding dengan pemerintah Indonesia dalam Perundingan Helsinki. Tegasnya,
secara yuridis formal, keberadaan MoU Helsinki adalah BATAL DEMI HUKUM.
Inilah kronologi perubahan nama wadah perjuangan Acheh
Merdeka:
a. Diproklamirkan
Acheh Sumatera Merdeka pada 4 Desember 1976. Seiring dengannya didirikan
Angkatan Acheh Merdeka (AAM), 1976. Dibentuk National Liberation Front of Acheh-Sumatera
(NLFAS), 1976.
b. Didirikan State
of Acheh Sumatera, 1978.
c. Didirikan Acheh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF), 1979.
d.
Didirikan Negara Islam Acheh (NIA), 1987.
e.
Ditetapkan Pembentukan Pemerintah Negara Acheh (PNA), 2002.
f.
Penggunaan Kepala Surat Resmi: Pemerintah Negara Acheh (PNA) Di
Pengasingan, 2004.
g.
Pengukuhan Status Pemerintah Negara Acheh Di Pengasingan melalui
Jurisprudensi Mahkamah Huddinge, Sweden, 18 Juni 2004.
h. Tiba-tiba muncul Tuyul
bernama Gerakan Acheh Merdeka (GAM), sekaligus digunakan sebagai entiti
(wadah) dalam perundingan Jeda Kemanusiaan tahun 2000, Perjanjian Penghentian
Permusuhan tahun 2002 dan Mou Heksinki tahun 2005. Tengku Hasan M. di Tiro
dalam sejarahnya, tidak menggunakan atau mengatas namakan wadah ini untuk
menjalin hubungan diplomasi dengan negara luar dan tidak pernah memakainya
sebagai Kepala Surat resmi dan menandatangani surat.
i.
Terbentuk kembali Pemerintah Negara Acheh Darussalam (PNAD), 2020 –
sekarang.
Dalam perjalanan sejarah Acheh
Darussalam, muncul beberapa organisasi pro-merdeka, seperti Majlis
Permusyawaratan GAM (MP-GAM) dan Majlis GAM Eropah, 1999; … Goverment
Independence of Acheh Sumatera (GIAS), 2005;… ASNLF Demokratik, 2006; …
Presidium ASNLF, 2012; … Tentara Acheh Merdeka (TAM), 2015; … GAM Independence,
2022; … Majelis GAM Pusat, 2023. Keaneka-ragaman wadah perjuangan bangsa Acheh
ini sudah tentu menjadi bahan lelucon dan dipertanyakan oleh dunia
internasional. Entiti (wadah) mana sesungguhnya memiliki legitimasi yang berhak
mengadakan perundingan, menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing?
Yang pasti, pada tahun 1988 dan 2000, Tengku Hasan M. di Tiro mengirim Surat politik kepada SekJen PBB; mengirim surat politik kepada
Parlemen
Inggeris tahun 1992; naskah Pidato ilmiah dalam Sidang UNPO tahun 1992. Kesemua
surat politik (dokumen) Acheh Merdeka tersebut, dikirim oleh Tengku Hasan di
Tiro menggunakan wadah ASNLF. Lantas, apa argumen ilmiah, alasan logis dan
rasional, sehingga Acheh Merdeka menggunakan wadah Gerakan Acheh Merdeka (GAM)
menandatangani Perjanjian antara Acheh Merdeka versus Indonesia tahun 2000,
2002 dan 2005?
Pada 3 Desember 2020, diadakan
Musyawarah bangsa Acheh yang dihadiri oleh 13 wakil Wilayah seluruh Acheh
Darussalam, yang maksud dan tujuannya adalah mengukuhkan pengembalian status
negara Acheh Darussalam (PNAD) sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat
seperti sedia kala. Sehubungan itu, PNAD membuktikan dengan cara mengirim Surat
Diplomatik kepada 29 Kepala Negara seluruh dunia pada 18 Maret 2021. Surat
Diplomatik tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Negara Acheh
Darussalam, dibubuh Stempel resmi negara. Begitu pula penandatanganan berkas
pengajuan legal Status PNAD yang mengugat Belanda, Jepang dan Indonesia
ke Mahkamah Internasional (Internatonal Court of Justice (ICJ) di Den
Haaq, Netherlands pada Januari 2022 dan Surat Diplomatik ke SekJen PBB pada
Januari 2023.



